Lampung Butuh Asupan 260 Ton Garam

ilustrasi. www.methodist.or.id. Sumber : lampost.co

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Provinsi Lampung membutuhkan 260 ton garam industri. Pasalnya, hingga saat ini bahan dasar masakan tersebut terus menipis dan semakin melangka di kalangan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) agar mendapatkan asupan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah membuka keran impornya. (Berita Lampung)

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, M. Ilyas Hayani Muda menjelaskan saat ini KKP telah membuka kran impor garam dari Australia dan telah masuk ke Indonesia sebanyak 75 ribu ton. Impor itu dilakukan sebagai upaya atas kelangkaan dan mahalnya harga garam di sejumlah daerah di Indonesia.

"Kebutuhan di Lampung memerlukan sekitar 260 ton garam. Namun ia belum mengetahui secara pasti berapa stok garam yang akan masuk ke Lampung dan kapan akan dipasoknya juga kami belum tahu," kata Ilyas kepada Lampost.co, Jumat (18/8/2017).

Menurutnya, hingga saat ini pihaknya masih menunggu informasi terkait hal tersebut dari KKP dan terus berkoordinasi. "Kami terus berkoordinasi dengan dinas terkait dan kementerian juga masih mendata kebutuhan garam di tiap daerah. Kita tunggu saja, semoga Lampung mendapatkan asupan dari pusat yang cukup," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemprov berencana mendatangkan garam dari luar negeri. Langkah import tersebut guna mengatasi kelangkaan bumbu masakan wajib di pasar itu. Sebab, hal itu pun berakibat pada melonjaknya harga yang tidak terkendali.

Kepala Dinas Perdagangan Lampung, Ferynia menjelaskan pemprov telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait permasalahan kelangkaan garam yang melanda berbagai wilayah di Indonesia. Terlebih, stok garam yang tersimpan di Lampung kini tersisa 120 ton yang diprediksi akan habis di akhir bulan Juli.

"Berdasarkan data terakhir, stok garam di Lampung tinggal 120 ton. Mungkin hanya bertahan sampai akhir bulan ini. Maka itu kami sudah melakukan komunikasi ke pusat. Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Menteri Perdagangan pun akan membuka keran impornya," tuturnya.

Sumber : https://goo.gl/1Vgsg8

Read More

Pemprov Hanya Ikuti Kententuan Pusat Gaji PNS 2018 tak Naik

Menteri Keuangan memastikan gaji PNS atau ASN tahun 2018 tidak akan naik. (Ilustrasi/aparatur/Foto: google.com)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Terkait tidak naiknya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2018, Kepala Biro Keuangan Provinsi Lampung, Minhairin, mengaku Pemerintah Provinsi hanya mengikuti perintah yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
"Ya kami ikut saja kalau aturan pusat seperti itu. Kami kan di daerah perpanjangan tangan pusat, jad ikut saja," kata dia melalui telepon, Jumat (18/8/2017) malam. (Berita Lampung)

Menurut Minhairin, dengan adanya perintah tersebut pihaknya tidak akan menggantikan anggaran gaji PNS dengan program lainnya. Sebab, peraturan tersebut diterapkan untuk menekan anggaran dan mengalihkannya pada pensiunan PNS. "Tidak ada diganti program lain, kami hanya ikut aturan pusat saja," ungkapnya.

Semetara Asisten Administrasi Umum Setprov, Hamartoni A. Hadis mengatakan belum mengetahui hal tersebut dan enggan dimintai keterangan. "Saya belum tahu soal itu, saya belum bisa komentar," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa gaji pokok PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan naik pada 2018. Ketentuan mengenai gaji PNS masih sama dengan tahun 2016.

“Untuk PNS aktif diberikan (tambahan) gaji ke-13 dan THR (tunjangan hari raya), lalu untuk pensiunan diberikan juga gaji ke-13 dan THR,” kata Sri Mulyani saat jumpa pers di Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu Jakarta pada Rabu (16/8).

Sumber : https://goo.gl/rXzLes

Read More